COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN EKOSISTEM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) DI KOTAMADYA JAKARTA PUSAT DAN KABUPATEN KARAWANG

Yoke Faizal Azhari Oktofan

Abstract


Pembangunan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) merupakan kebijakan strategis nasional dalam mendukung transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, implementasi kebijakan KBLBB menghadapi kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai sektor dan aktor, sehingga menuntut pendekatan tata kelola kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik collaborative governance dalam membangun ekosistem KBLBB di Kota Jakarta dan Kabupaten Karawang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan upaya perbaikan kolaborasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, pakar, serta pengguna kendaraan listrik, didukung oleh studi dokumen dan observasi lapangan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Collaborative Governance Regime menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik collaborative governance dalam pembangunan ekosistem KBLBB telah terbentuk, namun belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Jakarta menunjukkan kolaborasi yang lebih kuat pada sisi penggunaan dan transportasi umum listrik, sedangkan Karawang berperan sebagai basis industri dan rantai pasok kendaraan listrik. Kendala utama kolaborasi meliputi ketidakpastian regulasi, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, keterbatasan kapasitas daerah, serta tingkat kepercayaan publik yang masih berkembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan ekosistem KBLBB sangat ditentukan oleh penguatan desain kelembagaan kolaborasi, kepemimpinan fasilitatif pemerintah, mekanisme dialog yang berkelanjutan, serta peningkatan peran pemerintah daerah dan pengguna. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan KBLBB dan pengembangan tata kelola kolaboratif di Indonesia

Keywords


Tata Kelola; Kolaboratif; Implementasi; Kebijakan

Full Text:

PDF

References


Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. Journal of Management, 43(1), 39–58.

Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). Collaborative public management: New strategies for local governments. Washington, DC: Georgetown University Press.

Anderson, J. E. (2015). Public policymaking: An introduction (8th ed.). Boston: Cengage Learning.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Ansell, C., & Torfing, J. (2016). Public innovation through collaboration and design. London: Routledge.

Ardiansyah, M. (2021). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Tesis. Jakarta: Universitas [nama universitas].

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis (6th ed.). New York: Routledge.

Dye, T. R. (2017). Understanding public policy (15th ed.). Boston: Pearson Education.

Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Washington, DC: Georgetown University Press.

Fauzan, A., & Rahma, N. (2024). Kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik di negara berkembang: Pembelajaran dari Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan, 8(1), 45–62.

Head, B. W. (2008). Wicked problems in public policy. Public Policy, 3(2), 101–118.

Hikmah Sari, N. (2020). Hambatan implementasi program kendaraan listrik di Kota Bandung. Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 113–128.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Howlett, M., & Rayner, J. (2018). Design principles for policy mixes: Cohesion and coherence in new governance arrangements. Policy and Society, 37(4), 1–18.

Kurniasih, D. (2023). Analisis implementasi kebijakan kendaraan listrik berbasis baterai melalui pendekatan multiaktor di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(1), 77–94.

Lestari, A. (2021). Collaborative governance dalam implementasi kebijakan transportasi berkelanjutan: Studi kasus kendaraan listrik di DKI Jakarta. Tesis. Jakarta: Universitas [nama universitas].

Lutsey, N., & Nicholas, M. (2019). Update on electric vehicle costs in the United States through 2030. Washington, DC: International Council on Clean Transportation.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.

Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Nugroho, D. A. (2023). Analisis strategi pemasaran kendaraan listrik di Indonesia dalam mendukung implementasi kebijakan nasional. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 10(1), 55–71.

Osborne, S. P. (2010). The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. London: Routledge.

O’Toole, L. J. (2004). The theory–practice issue in policy implementation research. Public Administration, 82(2), 309–329.

Pratama, B., & Wulandari, R. (2022). Public–private partnership dalam pengembangan industri kendaraan listrik di kawasan industri Jawa Barat. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan, 6(3), 201–218.

Putri, A. D. (2022). Evaluasi efektivitas subsidi kendaraan listrik terhadap minat beli konsumen di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(2), 133–149.

Rahman, F. Z. (2021). Kebijakan insentif fiskal untuk kendaraan listrik: Studi perbandingan antara Indonesia dan Thailand. Jurnal Kebijakan Fiskal, 5(1), 23–41.

Sørensen, E., & Torfing, J. (2011). Enhancing collaborative innovation in the public sector. Administration & Society, 43(8), 842–868.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). Peta investasi industri kendaraan listrik di Indonesia. Jakarta: BKPM.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022). Rencana umum ketenagalistrikan nasional. Jakarta: Kementerian ESDM.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Indonesia’s long-term strategy for low carbon and climate resilience 2050. Jakarta: KLHK.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). Roadmap industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Jakarta: Kemenperin.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2023). Rencana aksi daerah transportasi rendah emisi. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2021). Sustainable transport, sustainable development. New York: United Nations.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.