EFEKTIVITAS ORGANISASI DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DI KANWIL KEMENHUMKAN DKI JAKARTA

Rahmatullah Rahmatullah

Abstract


Penggunaan teknologi informasi (IT) di negara berkembang semakin meningkat dan memenuhi berbagai kebutuhan. Sejak tahun 2000, perangkat komputer mulai dirancang untuk memudahkan pekerjaan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah kehidupan dengan mempercepat kegiatan sehari-hari.  E-government bertujuan untuk meningkatkan layanan, memberdayakan masyarakat, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Pelayanan publik yang baik penting untuk fungsi yang efektif.  Tempat ataupun lokasi penelitian yaitu di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Peneliti ini dilakukan dengan sistematis dan terstruktur, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, Subjek dalam penelitian ini yaitu Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan adapun objek yang dipilih oleh penelitian yaitu organisasi dalam pelayanan publik berbasis elektronik, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan juga sekunder, teknik, Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif, hasil dalam penelitian ini adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab atas hak asasi manusia dan urusan hukum. Kemenkumham secara umum telah menggunakan strategi Model 7S McKinsey. Tujuh dimensi dalam Model 7sMcKinsey telah berjalan. Dari tujuh dimensi yang ada, enam dimensi yaitu nilai yang dibagi, strategi, sistem, keterampilan, struktur dan gaya memiliki potensi berpengaruh positif bagi kinerja Kemenkumham. Sedangkan dimensi staf berpotensi negatif terhadap kinerja Kemenkumham. Hal ini disebabkan masih adanya staf yang belum sepenuhnya menyadari akan tugas mereka, masih merasa tertekan dan terbebani.

Keywords


Efektivitas; Organisasi; Pelayanan Publik; Elektronik

Full Text:

PDF

References


Bonham, G. M., Seifert, J. W., & Thorson, S. J. (2001). The Transformational Potential of E-Government: The Role of Political Leadership. Electronic Governance and Information Policy (Panel 9-1) at the 4th Pan European International Relations Conference of the European Consortium for Political Research.

Edwar, Ali. (2012). Strategi Mengembangkan E-Government untuk Pemerintahan Daerah. Jurnal Sains dan Teknologi Informasi, Vol. 1, No. 1, Juni.

Heryana, Toni. (2013). Pengaruh Penerapan E-Government terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1.

Huraerah, Abu. (2008). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Modal dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.

Husein, Umar. (1997). Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Irawati, N. (2013). Hubungan Kualitas Pegawai dengan Efektivitas Organisasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Naskah Publikasi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.

Journal of Information Systems. (2010). Analisis Tingkat Implementasi E-Government pada Level Kementerian Indonesia Berdasarkan Framework Deloitte & Touche. Vol. 6, Issue 2, October.

Journal Industrial Services. (2021). Vol. 7, No. 1, Oktober.

Mariani. (2021). Potret Pelayanan Publik Pemerintah Desa. Ombudsman Republik Indonesia. Diakses pada 28 Juni 2023.

Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muenir. (2001). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Prasojo dalam Viky Ferdiansyah dan Dasrun Hidayat. (2010). Studi Fenomenologi RW-Net sebagai Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel dengan Optimalisasi Fungsi E-Government di Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 1, April.

Pratama, Rizky Hersya, dkk. (2015). Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 12, hlm. 2128–2134.

Purnomo, A. J. (2006). Analisis Efektivitas Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Solihin, Abdul Wahab. (1999). Reformasi Pelayanan Publik: Kajian dari Perspektif Teori Governance. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Supramono dan Sugiarto. (1993). Statistika. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Website

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. https://jakarta.kemenkumham.go.id/

Mariani. (2021). Potret Pelayanan Publik Pemerintah Desa. Ombudsman Republik Indonesia. Diakses pada 28 Juni 2023.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.