Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Novida Anggraini, Ficky Rhamadoni, Ibra Dinin Hasymi

Abstract


Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui terkait secara prosedur apakah Akuntabilitas Pengelolaan APBD DKI Jakarta telah memenuhi indikator yang ada. Teori penelitian ini adalah (ambil teori buat pembahasan). Metode peneltian pada penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatif dengan melakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka dengan menggunakan literatur sebagai acuan utama dalam menulis. Dimana sumber yang menjadi acuan berasal dari berbagai macam literatur seperti buku, buku elektronik, jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan terkait Akuntabilitas Pengelolaan APBD DKI Jakarta, serta berita maupun artikel yang terdapat dimedia cetak hingga online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan dana dari masyarakat baik itu dana dari pajak dan retribusi daerah, Sistem pertanggungjawaban merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah, Pemerintah daerah bertanggungjawab dan terlibat langsung atas pelaksanaan program yang ada, Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, serta didasarkan atas performancebased budgeting. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Akuntabilitas menjadi pondasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Selain itu, Penekanan utama akuntabilitas adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta dari aspek kejujujan dan hukum juga sudah memenuhi prosedur yang ada. Dengan adanya dasar hukum dan struktur yang jelas menjadikan aktivitas akuntabilitas pengelolaan APBD DKI Jakarta dalam konteks akuntabilitas kejujuran dan hukum serta akuntabilitas proses dapat di implementasikan dengan jelas dan tertata.

Keywords


Akuntabilitas; Pengelolaan Anggaran; DKI Jakarta

Full Text:

PDF

References


Buku

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Makassar: Graha Ilmu.

Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2010. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul., & Iqbal, Muhammad. 2012. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPD AMP YKPN.

Kusumastuti, Penny. 2015. Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Kedepan. Jakarta: PT Gramedia

Kuswandi, Aos. 2016. Manajemen Pemerintahan Daerah. Bekasi: Badan

Penerbit Universitas Islam ‘45’ (UNISMA).

Mardiasmo. 2003. Perpajakan, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta

Mardiasmo. 2012. Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Nasution Faisal Akbar. 2009. Pemerintah Daerah dan sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, PT. Sofmedia, Jakarta.

Raba. 2020. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang: UMM Press.

Rizal Djalil. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah. Jakarta: Rmbooks.

Rosidin. 2012. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Jakarta: Pustaka Setia

Sedarmayanti. 2012. Good Governance Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Mandar Maju.

Solihin Dadang. 2008. Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index. Jakarta: Final Workshop CGI.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, dan Kualitatif, dan R & D. Bandung: CV. Alfabeta.

Ulum dan Hafiez. 2016. Akutansi Sektor Publik.Malang: Aditya Media.

Peraturan Perundangan

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


Refbacks

  • There are currently no refbacks.