Efektivitas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembinaan dan Pengawasan Gubernur Atas Pelaksanaan Tugas Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengukuran efektivitas pengawasan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari Inspektur Wilayah III dan APIP Wilayah III pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Tingkat efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, diukur berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan pengawasan, kualitas hasil pengawasan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Namun sampai dengan saat ini tingkat efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri belum dapat diukur secara valid. Hal ini dikarenakan data yang diterima hanya berupa laporan yang dikompilasi secara nasional dari Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan Gubernur sendiri belum tentu memeriksa laporan yang diterimanya secara detail dan teliti sehingga ada kemungkinan penyelewengan data. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, terdiri atas faktor internal yang meliputi: kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung. Adapun faktor eksternalnya meliputi: kerja sama dengan instansi terkait dan pemahaman serta dukungan masyarakat. (3) Upaya peningkatan efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan Gubernur atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan desa, dilakukan dengan cara: digitalisasi sistem informasi pengelolaan keuangan desa, sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, serta penegakan hukum terhadap penyelewengan dana desa.