IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Abstract

Kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menyederhanakan struktur organisasi pemerintahan serta meningkatkan efektivitas kinerja aparatur sipil negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman dan persepsi aparatur sipil negara yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif melalui teknik triangulasi untuk memperoleh validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyetaraan jabatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan usulan, telaahan, validasi, rekomendasi, pengangkatan, dan pelantikan pejabat fungsional. Kebijakan ini berkontribusi pada penyederhanaan struktur birokrasi dan peningkatan efisiensi organisasi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian antara tugas fungsional dengan pekerjaan sebelumnya, munculnya beban kerja ganda, serta perlunya penyesuaian regulasi pendukung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penyetaraan jabatan dalam birokrasi pemerintahan.