POLA HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF KAITANNYA TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Abstract

Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah dalam proses perumusan peraturan daerah pada masa orde baru, mulai dari rancangan sampai dengan peraturan daerah disahkan sepenuhnya didominasi oleh Eksekutif tanpa ada perubahan Legislatif dengan berlakunya peraturan tersebut. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan bersamaan dengan berulangnya reformasi di bidang politik telah membuka jalan bagi Legilatif untuk memproses perumusan peraturan daerah yang diberikan oleh Eksekutif. Berdasarkan teori, pembagian kekuasaan, keterwakilan politik, pemerintahan daerah dan hubungan antara legislatif-eksekutif dalam pemerintahan daerah, pengamatan terhadap hal-hal tersebut terjadi di kepulauan Tual Maluku Tenggara dan perwakilan masyarakat lokal dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Bagaimana realisasi pola relasi antara Badan Eksekutif – Legislatif dalam perumusan peraturan daerah. 2) bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Legislatif. Hasil penelitian menunjukan meskipun terdapat beberapa kelemahan khususnya pada anggota Legislatif seperti sumber daya manusia, cara perekrutan anggota dan haudicap dari aturan disiplin dewan perwakilan rakyat setempat. Namun meski sudah ada kebebasan untuk berpendapat, hingga kini belum ada peraturan daerah yang dibahas atas inisiatif anggota dewan perwakilan rakyat setempat. Semua peraturan daerah masih didominasi oleh Pengurus.