ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN WORK FROM HOME DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan, hambatan-hambatan dan upaya dalam mengefektifkan kebijakan work from home guna meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan work from home dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta hambatan dan solusi yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme, yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang berasal dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sudah sesuai dengan surat tugas yang dibuat bagi setiap pegawai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pelaksanaan work from home juga berjalan secara fleksibel disesuaikan dengan beban kerja masing-masing pegawai. (2) Hambatan yang ditemukan dalam penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain masih banyak pekerjaan yang secara administratif belum bisa dilaksanakan secara daring, koordinasi kerja antar unit menjadi terkendala, dan perbedaan suasana kerja antara bekerja di kantor dengan bekerja dari rumah. (3) Upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja pegawai selama penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain dengan memperhatikan work-life balance pegawai, menghindari kontrol yang berlebihan terhadap kegiatan pegawai, adanya garansi akses terhadap perangkat teknologi, dan adanya evaluasi kinerja pegawai secara berkala.