KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH DI DAERAH

Abstract

Proses pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik dapat dilakukan se dengan tata-nilai pengadaan barang/jasa Pemerintah sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan dengan 1 efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diinginkan. Secara filosofis pengadaan barang/jasa Pemerintah eft terbuka dan kompetetif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga a berdampak pada pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, harus ditegakkan pri antara lain: keadilan, kesetaraan, tidak diskriminatif, keterbukaan (transparansi), persaingan yang fair, akuntabel, efisien dan efektif.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk paling sering dilakukan dan teri terangan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin hingga bentuk lain lebih halus dalam bentuk korupsi politik penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power). Dalam praktik tindak pidana korupsi, penyalahgur wewenang lebih sering ditemui, bahkan hampir 90% tindak pidana korupsi melibatkan pejabat publik yang memeg jabatan publik

Berdasarkan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik telah memberikan jaminan kepastian hukum da hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Maksud tersebut terkandung pengertian bal terdapat paradigma baru, bahwa negara dalam memberikan pelayanan kepada warga negaranya tidak lagi bersifat s rela, melainkan suatu kewajiban hukum yang bilamana tidak diterapkan akan berakibat pada pertanggung jawa hukum.

Agar dalam implementasi dari UU Pelayanan publik ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang sex asas-asas Good Governance, seperti keterbukaan (transparancy), ketangguhan dan kedisiplian (acountabil pertanggung jawaban (responsibility), dan keadilan (fairness) adalah sangat penting untuk dijadikan landasan da pelayanan publik.