Efektifitas Good Gov ernance Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Presfektif Otonomi Daerah
Abstract
Full Text:
PDFReferences
http://www.isai.or.id/?q=bagian+pertama- kasus+di+sumatera
http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/message/16108
http://greenpressnetwork.blogspot.com/2008/04/kadis-kehutanan-860-ha-hutan-di- ulsel. html
http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,Tahun-2020-Hutan-Papua-Habis-1035.html
Supriyanto S dan Damayanti NA, 2003, Perencanaan dan Evaluasi, AKM FKM-Unair
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Bagir manan, Hubungan pusat dan daerah menurut UUD 1945. - -------------------, Perjalanan historis pasal 18 UUD 1945, Unsika karawang.
Saleh syarif, Otonomi dan daerah otonom, ending Jakarta , 1953.
Amrah muslimin, Ikstisar perkembangan otonomi daerah Djambatan Jakarta 1958.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.